Foto : Temu Pers bersama UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).(Ist)
MEDAN – telisik.co.id
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menjadi daerah bebas pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penanganan kesehatan jiwa sekaligus menghapus praktik pemasungan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Sumut, Sri Suriani Purnamawati, mengatakan tim rumah sakit akan mulai turun ke tiga daerah tersebut pada pekan ini untuk melakukan pendataan, penjangkauan, sekaligus mengevakuasi ODGJ yang masih dipasung oleh keluarganya agar memperoleh perawatan medis yang layak.
“Minggu ini kita coba turun ke daerah mengatasi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ yang dipasung pihak keluarganya.
Selama ini mereka dipasung supaya tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat, padahal itu dilarang dan tidak dibenarkan,” ujar Sri pada konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7/2026).
Menurut Sri, setelah dibebaskan dari pasungan, para pasien akan menjalani perawatan di RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem sebelum mengikuti program rehabilitasi psikososial atau daycare yang dirancang untuk membangun kemandirian pasien secara bertahap.
Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan RSU Haji Medan serta sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota.
Dalam pelaksanaannya, pasien dijemput pada pagi hari menuju rumah sakit untuk mengikuti berbagai aktivitas rehabilitasi, kemudian diantar kembali ke rumah pada sore hari.
“Rehabilitasi psikososial itu penting karena bertujuan membentuk kebiasaan pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Ini menjadi strategi untuk membangun kemandirian mereka sehingga dapat kembali berfungsi di tengah keluarga dan masyarakat,” katanya.
Sri menjelaskan, layanan antar-jemput menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program tersebut. Pasien ODGJ dinilai tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum, sementara penggunaan ambulans membutuhkan biaya retribusi.
Untuk mengatasi persoalan itu, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan kendaraan operasional bagi layanan daycare.
“Kerja sama ini membuat program daycare semakin masif. Saat ini baru tersedia satu unit kendaraan, sehingga kami masih membuka donasi agar armada transportasi dapat terus bertambah,” ujarnya.
Selama mengikuti program rehabilitasi, pasien mendapatkan berbagai pembinaan, mulai dari kegiatan kerohanian, pengajian, terapi seni melukis, hingga pelatihan keterampilan seperti membuat sabun cuci piring, eco enzyme, dan cairan pembersih lantai.
Mereka juga diajarkan bercocok tanam, membudidayakan maggot, hingga beternak ayam petelur sebagai bagian dari terapi produktif.
Hasil karya para pasien bahkan dipamerkan dan dipasarkan pada stan RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan dan pemberdayaan penyintas gangguan jiwa.
Menurut Sri, pasien yang mengikuti sekitar 20 kali sesi rehabilitasi umumnya mulai menunjukkan perubahan perilaku, mampu membangun kebiasaan positif, serta kembali berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa ODGJ tidak mampu berkarya atau kehilangan kecerdasan. Menurutnya, gangguan jiwa bukan berarti seseorang kehilangan kemampuan berpikir.
Dengan pengobatan yang tepat dan terapi berkelanjutan, gejala seperti agresivitas maupun halusinasi dapat dikendalikan.
“Stigma bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa melakukan apa-apa itu tidak benar. Gangguan jiwa tidak mengurangi kecerdasan. Dengan obat-obatan dan rehabilitasi, mereka tetap bisa beraktivitas kembali,” tegasnya.
Selain menjalankan program bebas pasung, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem juga akan memperluas layanan deteksi dini kesehatan mental bagi anak dan remaja di lingkungan sekolah.
Program tersebut bertujuan menemukan lebih awal Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.
“Kalau ada anak atau remaja yang mengalami masalah kejiwaan, mungkin karena tekanan belajar atau faktor lainnya, mereka dapat datang ke RSJ untuk mendapatkan layanan dari dokter psikiatri khusus anak dan remaja,” kata Sri.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan hingga kini sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota telah berhasil mendapatkan penanganan melalui program tersebut.
Ia menjelaskan, layanan kesehatan jiwa ini menjadi bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC), Program Berobat Gratis (PROBIS), dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan jiwa tanpa dipungut biaya.
“Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa. Seperti di Tanjungbalai, dari lima orang yang dipasung kini tinggal dua orang lagi karena keluarganya belum bersedia.
Padahal ODGJ harus mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar agar peluang pemulihannya lebih besar,” ujar Hery.(Wis)
